PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com - Rumah merupakan properti yang bisa "dikaryakan" untuk menambah penghasilan. Salah satu caranya adalah dengan menyewakannya. Namun, agar terlindung secara hukum ketika menyewakan rumah, Anda harus membuat perjanjian sewa menyewa rumah dengan memperhatikan beberapa klausul.

Untuk melindungi praktik sewa menyewa rumah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 44/1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik. Peraturan ini akan memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi pemilik maupun penyewa/penghuni.

Menurut konsultan hukum properti, Cyntia P. Dewantoro SH, bila Anda berencana menyewakan rumah Anda harus memperhatikan perjanjian hukum antara pemilik rumah dengan penyewa rumah. Di dalam PP No 44/1994 itu disebutkan bahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik dengan cara sewa menyewa hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik. Persetujuan ini dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Ada 3 klausul yang patut diperjanjikan di dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu klausul hak dan kewajiban, klausul jangka waktu sewa, dan klausul besarnya harga sewa. Simak berikut ini:

Memperhatikan hak dan kewajibannya

Klausul hak dan kewajiban merupakan klausul yang perlu diperhatikan oleh Anda (pemilik) dan penyewa. Masing-masing pihak harus mengerti dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya.

Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki hak menerima uang sewa dari penyewa dan menyerahkan rumah dalam keadaan baik sesuai kondisi yang tercantum di dalam perjanjian. Kondisi rumah yang baik tidak hanya dari segi fisik, melainkan juga non-fisik. Adapun kondisi non-fisik yang dimaksud adalah kondisi rumah secara hukum; rumah yang disewakan harus bersih dari sengketa dan tidak sedang dijaminkan.

Sementara itu, pihak penyewa berkewajiban menggunakan dan menempati rumah tersebut sesuai dengan fungsinya. Selain itu perlu dijelaskan di dalam klausul hak dan kewajiban, terutama soal siapa yang akan membayar tagihan biaya yang timbul selama penyewa menempati rumah tersebut (seperti listrik, telepon, dan air).

Sebagai catatan, bila biaya-biaya tersebut ditanggung oleh penyewa, usahakan Anda meminta uang jaminan kepada penyewa pada saat pembayaran uang sewa pertama kali. Uang jaminan ini digunakan bila ada tunggakan tagihan pemakaian listrik atau telepon, setelah penyewa meninggalkan rumah.

Sebaliknya, bila uang jaminan tidak Anda sertakan dalam kluasul perjanjian, dikhawatirkan pada akhir perjanjian sewa-menyewa rumah, penyewa meninggalkan tunggakan tagihan dalam jumlah besar. Di lain pihak, pembayaran tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB), dibebankan kepada pemilik rumah. Penyewa tidak ada kewajiban untuk membayar tagihan PBB.

Menurut Cyntia, pembayaran PBB rumah yang disewakan dikenakan kepada siapapun yang mengambil manfaat atas rumah/tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Anda sebagai pemilik rumah wajib membayar PBB bila sudah jatuh tempo. (ALF)

Sumber :Kompas.com
http://www.tabloidrumah.com
Editor :Liwon Maulana
Harus Dicatat... "Aturan Main" ketika Anda Menyewakan Rumah!

saco-indonesia.com, Shizuko Rizmadhani telah meninggal saat mendaki Gunung Gede, Rabu (25/12) kemarin. Siswi SMA 6 Bekasi itu meninggal karena hipotermia saat mendaki puncak Gunung Gede.

Hal tersebut telah diutarakan oleh Ananto Haryanto, ayah Shizuko. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah melihat hasil visum dari dokter bahwa anaknya memang meninggal karena kedinginan.

"Hasil visumnya karena kedinginan, saya juga sudah cek langsung ke dokter kemarin saat menjemput ke Cimacan", ucap Ananto di rumah duka, Jalan Jetstar Blok A Nomor 35, Komplek AURI, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (26/12).

Ananto juga telah menjelaskan bahwa anaknya berangkat ke Gunung Gede dalam kondisi yang sehat dan semua peralatannya telah lengkap. "Semuanya (peralatan) lengkap dan sesuai dengan prosedur, kalau tidak lengkap tidak mungkin diizinkan sama pihak Balai Gunung Gede", tambahnya.

Bapak tujuh anak ini juga mengaku ikhlas dengan cobaan ini dan berharap kasus kematian anaknya telah menjadi pelajaran bagi pendaki-pendaki lain agar lebih hati-hati.

"Saya juga sudah ikhlaskan semua, ini musibah, gak perlu mencari-cari kesalahan orang lain," pungkas beliau.


Editor : Dian Sukmawati

ORANG TUA SHIZUKO IKHLAS ANAKNYA MENINGGAL

Saco-Indonesia.com - Dari penelitian terbaru di Ohio State University dan Institute for behavioral Medicine Research, cedera pada otak dan gegar otak bisa menyebabkan depresi setelah beberapa tahun.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sel-sel mikro pada otak tikus cenderung waspada pada tingkat tinggi setelah mengalami cedera. Hal ini menyebabkan sel otak lebih mudah mengalami peradangan dan menyebabkan depresi dalam jangka waktu yang panjang, seperti dilansir oleh Softpedia.

Penelitian menemukan bahwa orang yang mengalami gegar otak berkali-kali dalam hidupnya biasanya mengalami masalah mental setelah beberapa tahun. Namun peneliti belum bisa menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi.

"Banyak orang yang pernah mengalami cedera pada bagian otak tidak mengalami masalah mental hingga mereka berusia 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahunan," ungkap peneliti.

Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan orang yang mengalami cedera otak dan gegar otak pada akhirnya akan memiliki masalah dengan kesehatan mental seperti stres atau lebih mudah depresi.

Editor : Liwon Maulana

Awas, cedera pada otak bisa picu depresi!

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Rencana penghapusan kelas-kelas pada rumah sakit di Jakarta dapat diimbangi dengan penentuan tarif sesuai kualitas dokter. Dengan demikian, penentuan tarif itu akan dirasa adil bagi masyarakat, dan kesejahteraan dokter pun dapat meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, rencana penghapusan kelas di rumah sakit di Jakarta itu berkaitan dengan rencana untuk menyamaratakan tarif rumah sakit. Jika kelas-kelas di rumah sakit sudah disamakan, maka penentuan tarif akan didasarkan pada kualitas para dokternya.

"Bisa diarahkan ke sana, kalau rumah sakit tipe C punya kualitas (tipe) A, maka (angkanya) bisa masuk tipe A. Tapi itu regulasinya di Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," kata Dien di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013).

Perubahan regulasi untuk rumah sakit di Jakarta mencuat berbarengan dengan evaluasi Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program KJS merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Evaluasi KJS berlangsung sejak akhir Mei 2013 dan dilakukan karena ada sejumlah rumah sakit yang keberatan dengan tarif yang ditentukan.

Evaluasi itu akan memakan waktu sekitar tiga pekan dan fokus pada sistem pembayaran berdasarkan tarif Indonesia- Case Based Group (INA-CBG) atau sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang sama. Rumus penghitungan telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi penentuan tarif menjadi kewenangan daerah karena disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kecilnya tarif INA-CBG disebabkan belum semua rumah sakit di Jakarta masuk dalam basis data National Center for Case Mix (NCC), yaitu baru 20 persen.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Kualitas Dokter Menentukan Tarif Rumah Sakit di Jakarta

saco-indonesia.com, TIPS MENGOPERASIKAN MESIN GENSET (GENERATOR SET) RUMAHAN Kebutuhan akan energi listrik saat ini juga sangat penting, untuk dapat menjamin ketersediaan energi istrik di rumah, kantor bahkan di industri terkadang kita harus menyiapkan suber daya listrik selain dari perusahaan penyedia energy listrik (PLN) yaitu dengan generator set (genset). Kami dari team “Jasa kelistrikan Makassar “ Akan memberikan beberapa tips dan saran bagaimana cara untuk mengoperasikan genset dirumah anda semoga bisa dapat membantu. I. Menghidupkan Mesin Genset Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus perlu diperhatikan dalam menghidupkan mesin genset,supaya mesin anda bisa beroperasi dengan baik sebagai berikut : Sebelum mesin Anda dihidupkan Periksalah terlebih dahulu minyak pelumas mesin apa telah yang tersedia sesuai dengan takarannya. Perikasa Air pendingin mesin(Radiator) apabila mesin anda telah memakai pendingin Air,kalau tidak memiliki Radiator usahakan penempatan mesin genset Anda berada pada tempat yang sirkulasi udaranya bebas (tidaka kedap Udara) Periksa bahan Bakar mesin Untuk mesin yang dengan menggunakan Vanbelt periksa kekencangannya apa dalam kondisi sesuai. Periksa ketersediaan daya listrik ACCU dengan melihat pada alat ukur mesin bila tersedia bagi mesin yang menggunakan start elektrik. Pastikan MCB (Main Circuit Breaker)dalam keadaan off sebelum mesin dihidupkan . Setelah semua syarat diatas telah terpenuhi hidupkan mesin genset anda. Perhatikan semua alat ukur pada mesin(Volt meter menunjuk 220V/380V untuk Genset 3pole,HZ meter menujuk 50 Hz,),Setelah mesin genset beroperasi dengan stabil ,siap di hubungkan ke beban terpasng dengan tetap harus memperhatikan kemampuan dan kapasitas mesinnya. II. Pembebanan Mesin Genset Hal-hal yang harus perlu diperhatikan dalam pembebanan mesin genset sebagai berikut : Pastikan instalasi anda benar-benar sudah terhubung ke system instalasi daya listrik mesin genset ,untuk yang memakai COS(change over switch). Beban mesin genset anda harus sesuai dengan kapasitasnya,lihat buku petunjuk pada mesin kalau buku petunjuknya yang sudah tidak ada, bebani 70 – 80 % dari maksimal kapasitas dengan tetap harus memperhatikan kondisi mesin yang sedang beroperasi.Hindari pembebanan maksimal pada mesin untuk dapat menjaga lonjakan beban yang tidak bisa di perkirakan karena akan dapat merusak mesin genset anda. Bebani mesin ganset anda secara bertahap untuk dapat menghindari lonjakan beban yang bisa dapat merusak mesin genset anda. Selama mesin beropersi perhatikan suara mesin apakah tidak ada kelainan,perhatikan semua alat ukur yang ada pada mesin apakah bekerja dengan benar. III. Mematikan Mesin Genset Hal-hal yang harus perlu diperhatikan dalam mematikan mesin genset sebagai berikut : Mematikan mesin,dalam mematikan mesin genset Anda ,matikan semua beban daya listrik yang telah terhubung ke mesin genset anda kemudian mesin genset anda boleh di matikan. Matikan mesin genset,off kan MCB (main circuit breaker) genset,tutup saluran bahan bakar. Editor : Dian Sukmawati

TIPS MENGOPERASIKAN GENSET

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

THE WRITERS ASHLEY AND JAQUAVIS COLEMAN know the value of a good curtain-raiser. The couple have co-authored dozens of novels, and they like to start them with a bang: a headlong action sequence, a blast of violence or sex that rocks readers back on their heels. But the Colemans concede they would be hard-pressed to dream up anything more gripping than their own real-life opening scene.

In the summer of 2001, JaQuavis Coleman was a 16-year-old foster child in Flint, Mich., the former auto-manufacturing mecca that had devolved, in the wake of General Motors’ plant closures, into one of the country’s most dangerous cities, with a decimated economy and a violent crime rate more than three times the national average. When JaQuavis was 8, social services had removed him from his mother’s home. He spent years bouncing between foster families. At 16, JaQuavis was also a businessman: a crack dealer with a network of street-corner peddlers in his employ.

One day that summer, JaQuavis met a fellow dealer in a parking lot on Flint’s west side. He was there to make a bulk sale of a quarter-brick, or “nine-piece” — a nine-ounce parcel of cocaine, with a street value of about $11,000. In the middle of the transaction, JaQuavis heard the telltale chirp of a walkie-talkie. His customer, he now realized, was an undercover policeman. JaQuavis jumped into his car and spun out onto the road, with two unmarked police cars in pursuit. He didn’t want to get into a high-speed chase, so he whipped his car into a church parking lot and made a run for it, darting into an alleyway behind a row of small houses, where he tossed the quarter-brick into some bushes. When JaQuavis reached the small residential street on the other side of the houses, he was greeted by the police, who handcuffed him and went to search behind the houses where, they told him, they were certain he had ditched the drugs. JaQuavis had been dealing since he was 12, had amassed more than $100,000 and had never been arrested. Now, he thought: It’s over.

But when the police looked in the bushes, they couldn’t find any cocaine. They interrogated JaQuavis, who denied having ever possessed or sold drugs. They combed the backyard alley some more. After an hour of fruitless efforts, the police were forced to unlock the handcuffs and release their suspect.

JaQuavis was baffled by the turn of events until the next day, when he received a phone call. The previous afternoon, a 15-year-old girl had been sitting in her home on the west side of Flint when she heard sirens. She looked out of the window of her bedroom, and watched a young man throw a package in the bushes behind her house. She recognized him. He was a high school classmate — a handsome, charismatic boy whom she had admired from afar. The girl crept outside and grabbed the bundle, which she hid in her basement. “I have something that belongs to you,” Ashley Snell told JaQuavis Coleman when she reached him by phone. “You wanna come over here and pick it up?”

Photo
Three of the nearly 50 works of urban fiction published by the Colemans over the last decade, often featuring drug deals, violence, sex and a brash kind of feminism.Credit Marko Metzinger

In the Colemans’ first novel, “Dirty Money” (2005), they told a version of this story. The outline was the same: the drug deal gone bad, the dope chucked in the bushes, the fateful phone call. To the extent that the authors took poetic license, it was to tone down the meet-cute improbability of the true-life events. In “Dirty Money,” the girl, Anari, and the crack dealer, Maurice, circle each other warily for a year or so before coupling up. But the facts of Ashley and JaQuavis’s romance outstripped pulp fiction. They fell in love more or less at first sight, moved into their own apartment while still in high school and were married in 2008. “We were together from the day we met,” Ashley says. “I don’t think we’ve spent more than a week apart in total over the past 14 years.”

That partnership turned out to be creative and entrepreneurial as well as romantic. Over the past decade, the Colemans have published nearly 50 books, sometimes as solo writers, sometimes under pseudonyms, but usually as collaborators with a byline that has become a trusted brand: “Ashley & JaQuavis.” They are marquee stars of urban fiction, or street lit, a genre whose inner-city settings and lurid mix of crime, sex and sensationalism have earned it comparisons to gangsta rap. The emergence of street lit is one of the big stories in recent American publishing, a juggernaut that has generated huge sales by catering to a readership — young, black and, for the most part, female — that historically has been ill-served by the book business. But the genre is also widely maligned. Street lit is subject to a kind of triple snobbery: scorned by literati who look down on genre fiction generally, ignored by a white publishing establishment that remains largely indifferent to black books and disparaged by African-American intellectuals for poor writing, coarse values and trafficking in racial stereotypes.

But if a certain kind of cultural prestige is shut off to the Colemans, they have reaped other rewards. They’ve built a large and loyal fan base, which gobbles up the new Ashley & JaQuavis titles that arrive every few months. Many of those books are sold at street-corner stands and other off-the-grid venues in African-American neighborhoods, a literary gray market that doesn’t register a blip on best-seller tallies. Yet the Colemans’ most popular series now regularly crack the trade fiction best-seller lists of The New York Times and Publishers Weekly. For years, the pair had no literary agent; they sold hundreds of thousands of books without banking a penny in royalties. Still, they have earned millions of dollars, almost exclusively from cash-for-manuscript deals negotiated directly with independent publishing houses. In short, though little known outside of the world of urban fiction, the Colemans are one of America’s most successful literary couples, a distinction they’ve achieved, they insist, because of their work’s gritty authenticity and their devotion to a primal literary virtue: the power of the ripping yarn.

“When you read our books, you’re gonna realize: ‘Ashley & JaQuavis are storytellers,’ ” says Ashley. “Our tales will get your heart pounding.”

THE COLEMANS’ HOME BASE — the cottage from which they operate their cottage industry — is a spacious four-bedroom house in a genteel suburb about 35 miles north of downtown Detroit. The house is plush, but when I visited this past winter, it was sparsely appointed. The couple had just recently moved in, and had only had time to fully furnish the bedroom of their 4-year-old son, Quaye.

In conversation, Ashley and JaQuavis exude both modesty and bravado: gratitude for their good fortune and bootstrappers’ pride in having made their own luck. They talk a lot about their time in the trenches, the years they spent as a drug dealer and “ride-or-die girl” tandem. In Flint they learned to “grind hard.” Writing, they say, is merely a more elevated kind of grind.

“Instead of hitting the block like we used to, we hit the laptops,” says Ashley. “I know what every word is worth. So while I’m writing, I’m like: ‘Okay, there’s a hundred dollars. There’s a thousand dollars. There’s five thousand dollars.’ ”

They maintain a rigorous regimen. They each try to write 5,000 words per day, five days a week. The writers stagger their shifts: JaQuavis goes to bed at 7 p.m. and wakes up early, around 3 or 4 in the morning, to work while his wife and child sleep. Ashley writes during the day, often in libraries or at Starbucks.

They divide the labor in other ways. Chapters are divvied up more or less equally, with tasks assigned according to individual strengths. (JaQuavis typically handles character development. Ashley loves writing murder scenes.) The results are stitched together, with no editorial interference from one author in the other’s text. The real work, they contend, is the brainstorming. The Colemans spend weeks mapping out their plot-driven books — long conversations that turn into elaborate diagrams on dry-erase boards. “JaQuavis and I are so close, it makes the process real easy,” says Ashley. “Sometimes when I’m thinking of something, a plot point, he’ll say it out loud, and I’m like: ‘Wait — did I say that?’ ”

Their collaboration developed by accident, and on the fly. Both were bookish teenagers. Ashley read lots of Judy Blume and John Grisham; JaQuavis liked Shakespeare, Richard Wright and “Atlas Shrugged.” (Their first official date was at a Borders bookstore, where Ashley bought “The Coldest Winter Ever,” the Sister Souljah novel often credited with kick-starting the contemporary street-lit movement.) In 2003, Ashley, then 17, was forced to terminate an ectopic pregnancy. She was bedridden for three weeks, and to provide distraction and boost her spirits, JaQuavis challenged his girlfriend to a writing contest. “She just wasn’t talking. She was laying in bed. I said, ‘You know what? I bet you I could write a better book than you.’ My wife is real competitive. So I said, ‘Yo, all right, $500 bet.’ And I saw her eyes spark, like, ‘What?! You can’t write no better book than me!’ So I wrote about three chapters. She wrote about three chapters. Two days later, we switched.”

The result, hammered out in a few days, would become “Dirty Money.” Two years later, when Ashley and JaQuavis were students at Ferris State University in Western Michigan, they sold the manuscript to Urban Books, a street-lit imprint founded by the best-selling author Carl Weber. At the time, JaQuavis was still making his living selling drugs. When Ashley got the phone call informing her that their book had been bought, she assumed they’d hit it big, and flushed more than $10,000 worth of cocaine down the toilet. Their advance was a mere $4,000.

Photo
The roots of street lit, found in the midcentury detective novels of Chester Himes and the ‘60s and ‘70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines.Credit Marko Metzinger

Those advances would soon increase, eventually reaching five and six figures. The Colemans built their career, JaQuavis says, in a manner that made sense to him as a veteran dope peddler: by flooding the street with product. From the start, they were prolific, churning out books at a rate of four or five a year. Their novels made their way into stores; the now-defunct chain Waldenbooks, which had stores in urban areas typically bypassed by booksellers, was a major engine of the street-lit market. But Ashley and JaQuavis took advantage of distribution channels established by pioneering urban fiction authors such as Teri Woods and Vickie Stringer, and a network of street-corner tables, magazine stands, corner shops and bodegas. Like rappers who establish their bona fides with gray-market mixtapes, street-lit authors use this system to circumnavigate industry gatekeepers, bringing their work straight to the genre’s core readership. But urban fiction has other aficionados, in less likely places. “Our books are so popular in the prison system,” JaQuavis says. “We’re banned in certain penitentiaries. Inmates fight over the books — there are incidents, you know? I have loved ones in jail, and they’re like: ‘Yo, your books can’t come in here. It’s against the rules.’ ”

The appeal of the Colemans’ work is not hard to fathom. The books are formulaic and taut; they deliver the expected goods efficiently and exuberantly. The titles telegraph the contents: “Diary of a Street Diva,” “Kiss Kiss, Bang Bang,” “Murderville.” The novels serve up a stream of explicit sex and violence in a slangy, tangy, profane voice. In Ashley & JaQuavis’s books people don’t get killed: they get “popped,” “laid out,” get their “cap twisted back.” The smut is constant, with emphasis on the earthy, sticky, olfactory particulars. Romance novel clichés — shuddering orgasms, heroic carnal feats, superlative sexual skill sets — are rendered in the Colemans’ punchy patois.

Subtlety, in other words, isn’t Ashley & JaQuavis’s forte. But their books do have a grainy specificity. In “The Cartel” (2008), the first novel in the Colemans’ best-selling saga of a Miami drug syndicate, they catch the sights and smells of a crack workshop in a housing project: the nostril-stinging scent of cocaine and baking soda bubbling on stovetops; the teams of women, stripped naked except for hospital masks so they can’t pilfer the merchandise, “cutting up the cooked coke on the round wood table.” The subject matter is dark, but the Colemans’ tone is not quite noir. Even in the grimmest scenes, the mood is high-spirited, with the writers palpably relishing the lewd and gory details: the bodies writhing in boudoirs and crumpling under volleys of bullets, the geysers of blood and other bodily fluids.

The luridness of street lit has made it a flashpoint, inciting controversy reminiscent of the hip-hop culture wars of the 1980s and ’90s. But the street-lit debate touches deeper historical roots, reviving decades-old arguments in black literary circles about the mandate to uplift the race and present wholesome images of African-Americans. In 1928, W. E. B. Du Bois slammed the “licentiousness” of “Home to Harlem,” Claude McKay’s rollicking novel of Harlem nightlife. McKay’s book, Du Bois wrote, “for the most part nauseates me, and after the dirtier parts of its filth I feel distinctly like taking a bath.” Similar sentiments have greeted 21st-century street lit. In a 2006 New York Times Op-Ed essay, the journalist and author Nick Chiles decried “the sexualization and degradation of black fiction.” African-American bookstores, Chiles complained, are “overrun with novels that . . . appeal exclusively to our most prurient natures — as if these nasty books were pairing off back in the stockrooms like little paperback rabbits and churning out even more graphic offspring that make Ralph Ellison books cringe into a dusty corner.”

Copulating paperbacks aside, it’s clear that the street-lit debate is about more than literature, touching on questions of paternalism versus populism, and on middle-class anxieties about the black underclass. “It’s part and parcel of black elites’ efforts to define not only a literary tradition, but a racial politics,” said Kinohi Nishikawa, an assistant professor of English and African-American Studies at Princeton University. “There has always been a sense that because African-Americans’ opportunities to represent themselves are so limited in the first place, any hint of criminality or salaciousness would necessarily be a knock on the entire racial politics. One of the pressing debates about African-American literature today is: If we can’t include writers like Ashley & JaQuavis, to what extent is the foundation of our thinking about black literature faulty? Is it just a literature for elites? Or can it be inclusive, bringing urban fiction under the purview of our umbrella term ‘African-American literature’?”

Defenders of street lit note that the genre has a pedigree: a tradition of black pulp fiction that stretches from Chester Himes, the midcentury author of hardboiled Harlem detective stories, to the 1960s and ’70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines, to the current wave of urban fiction authors. Others argue for street lit as a social good, noting that it attracts a large audience that might otherwise never read at all. Scholars like Nishikawa link street lit to recent studies showing increased reading among African-Americans. A 2014 Pew Research Center report found that a greater percentage of black Americans are book readers than whites or Latinos.

For their part, the Colemans place their work in the broader black literary tradition. “You have Maya Angelou, Alice Walker, James Baldwin — all of these traditional black writers, who wrote about the struggles of racism, injustice, inequality,” says Ashley. “We’re writing about the struggle as it happens now. It’s just a different struggle. I’m telling my story. I’m telling the struggle of a black girl from Flint, Michigan, who grew up on welfare.”

Photo
The Colemans in their new four-bedroom house in the northern suburbs of Detroit.Credit Courtesy of Ashley and JaQuavis Coleman

Perhaps there is a high-minded case to be made for street lit. But the virtues of Ashley & JaQuavis’s work are more basic. Their novels do lack literary polish. The writing is not graceful; there are passages of clunky exposition and sex scenes that induce guffaws and eye rolls. But the pleasure quotient is high. The books flaunt a garish brand of feminism, with women characters cast not just as vixens, but also as gangsters — cold-blooded killers, “murder mamas.” The stories are exceptionally well-plotted. “The Cartel” opens by introducing its hero, the crime boss Carter Diamond; on page 9, a gunshot spatters Diamond’s brain across the interior of a police cruiser. The book then flashes back seven years and begins to hurtle forward again — a bullet train, whizzing readers through shifting alliances, romantic entanglements and betrayals, kidnappings, shootouts with Haitian and Dominican gangsters, and a cliffhanger closing scene that leaves the novel’s heroine tied to a chair in a basement, gruesomely tortured to the edge of death. Ashley & JaQuavis’s books are not Ralph Ellison, certainly, but they build up quite a head of steam. They move.

The Colemans are moving themselves these days. They recently signed a deal with St. Martin’s Press, which will bring out the next installment in the “Cartel” series as well as new solo series by both writers. The St. Martin’s deal is both lucrative and legitimizing — a validation of Ashley and JaQuavis’s work by one of publishing’s most venerable houses. The Colemans’ ambitions have grown, as well. A recent trilogy, “Murderville,” tackles human trafficking and the blood-diamond industry in West Africa, with storylines that sweep from Sierra Leone to Mexico to Los Angeles. Increasingly, Ashley & JaQuavis are leaning on research — traveling to far-flung settings and hitting the books in the libraries — and spending less time mining their own rough-and-tumble past.

But Flint remains a source of inspiration. One evening not long ago, JaQuavis led me on a tour of his hometown: a popular roadside bar; the parking lot where he met the undercover cop for the ill-fated drug deal; Ashley’s old house, the site of his almost-arrest. He took me to a ramshackle vehicle repair shop on Flint’s west side, where he worked as a kid, washing cars. He showed me a bathroom at the rear of the garage, where, at age 12, he sneaked away to inspect the first “boulder” of crack that he ever sold. A spray-painted sign on the garage wall, which JaQuavis remembered from his time at the car wash, offered words of warning:

WHAT EVERY YOUNG MAN SHOULD KNOW
ABOUT USING A GUN:
MURDER . . . 30 Years
ARMED ROBBERY . . . 15 Years
ASSAULT . . . 15 Years
RAPE . . . 20 Years
POSSESSION . . . 5 Years
JACKING . . . 20 YEARS

“We still love Flint, Michigan,” JaQuavis says. “It’s so seedy, so treacherous. But there’s some heart in this city. This is where it all started, selling books out the box. In the days when we would get those little $40,000 advances, they’d send us a couple boxes of books for free. We would hit the streets to sell our books, right out of the car trunk. It was a hustle. It still is.”

One old neighborhood asset that the Colemans have not shaken off is swagger. “My wife is the best female writer in the game,” JaQuavis told me. “I believe I’m the best male writer in the game. I’m sleeping next to the best writer in the world. And she’s doing the same.”

 
From T Magazine: Street Lit’s Power Couple

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
paket promo umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
biaya umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
biaya paket umroh maret umrohdepag.com
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah awal tahun bekasi barat
biaya berangkat umroh februari di Penggilingan jakarta
biaya paket umroh april di Malaka Jaya jakarta
harga umroh april di Makasar jakarta
paket promo umrah januari di Pisangan Timur jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
harga paket umrah juni bekasi barat
harga paket berangkat umrah maret di Batuampar jakarta
paket umroh juni di Kalisari jakarta
promo umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Setu jakarta
harga umrah maret di Batuampar jakarta
harga paket umrah januari di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umroh januari bekasi selatan
promo umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
harga umrah januari di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
promo berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
promo umroh awal tahun di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket promo umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
harga umroh februari di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Makasar jakarta
biaya umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umrah ramadhan tangerang
promo berangkat umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umroh februari depok
paket promo umroh mei bogor
promo berangkat umrah februari di Pulogebang jakarta
paket promo umroh maret di Batuampar jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Klender jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Muara jakarta
paket umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
promo umrah april di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh februari di Pal Meriam jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pasar Rebo jakarta
biaya berangkat umroh maret bekasi barat
paket berangkat umrah januari di Rambutan jakarta
biaya paket umroh april di Cibubur jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pulo Gadung jakarta
harga umroh mei di Makasar jakarta
paket berangkat umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
paket umrah desember di Matraman jakarta
biaya umroh desember di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh mei di Ujung Menteng jakarta
paket promo umrah februari di Pulo Gadung jakarta
paket umroh januari di Kalisari jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Ceger jakarta
biaya paket umrah desember di Rawa Terate jakarta
biaya berangkat umroh maret di Susukan jakarta
paket berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya berangkat umroh maret di Pulogebang jakarta
harga paket umroh desember di Bali Mester jakarta
biaya umroh juni di Jati jakarta
paket promo umrah juni di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah maret di Bambu Apus jakarta
biaya umroh april di Ujung Menteng jakarta
harga umroh juni di Malaka Jaya jakarta
harga paket umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umroh desember di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umrah maret di Pulogebang jakarta
promo umrah akhir tahun di Munjul jakarta
paket umroh juni di Bali Mester jakarta
paket promo umrah ramadhan di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umrah april di Rawamangun jakarta
paket promo umroh mei di Cakung jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
paket promo umroh juni di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umrah juni di Cakung Timur jakarta
harga paket umrah mei di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun bogor
paket berangkat umrah februari di Kampung Melayu jakarta
promo umroh desember umrohdepag.com
biaya umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umrah desember di Munjul jakarta
paket umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umrah awal tahun bekasi barat
biaya umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
paket berangkat umrah maret di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta