PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Jakarta - Walikota Tangerang terpilih Arief Wismansyah telah 5 kali batal dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara.

"Jadi Bu Atut, apabila terus berhalangan ataupun mungkin tidak bersedia maka ia harus kembalikan mandatnya kepada Presiden," ujar Gamawan usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Untuk sementara maka pemerintahan Kota Tangerang dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Menurut Gamawan hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sementara itu Arief Wismansyah berharap Mendagri dapat segera melantiknya. Ia kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Banten.

"Sudah 5 kali batal. Sudah diagendakan DPRD karena melihat kebutuhan Kota Tangerang sangat mendesak. Sudah dari tanggal 27, 7, 11, 15 dan 18 (Desember). Ini pun atas pemintaan Ibu Gubernur melalui mekanisme Bamus," ujar Walikota Tangerang terpilih, Arief Wismansyah saat diwawancarai terpisah.

ATUT 5 KALI BATAL LANTIK WALI KOTA, MENDAGRI: SERAHKAN MANDAT KE SBY

saco-indonesia.com, Tiga anggota komplotan perampok di sejumlah minimarket di Bekasi telah dibekuk oleh aparat gabungan Resmob Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi Kabupaten. Para pelaku telah disergap di sejumlah lokasi di Cibubur, Depok dan Bogor.

Untuk pengembangan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya.

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto saat dikonfirmasi telah membenarkan adanya penangkapan para perampok tersebut. “Mereka juga memang terlibat dalam serangkaian kasus perampokan minimarket,” katanya, Kamis (26/12).

Seperti yang telah diketahui, dalam kurun waktu empat hari (17 Desember sampai 20 Desember 2013) telah terjadi 9 kali aksi perampokan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yakni di Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat.


Editor : Dian Sukmawati

TIGA PERAMPOK MINIMARKET MASIH DIPERIKSA POLISI

Alloh menjanjikan kepada umatnya surga yang kekal abadi, yang diriwayatkan disurga itu apabila kita menginginkan sesuatu yang masih ada di angan-angan kita barang yang kita inginkan itu sudah ada dihadapan kita, rumah yang kita tempati terbuat dari permata yang diukir diberi bidadari 12.500 bagi penghuni surga tertinggi subhanalloh,  dengan sarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam surat anisa ayat 13 seperti firman Alloh dibawah ini :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

Yang artinya barang sipa taat Alloh dan rasulnya maka akan dimasukkan ke surganya Alloh

liwon maulana :sumber Aq-Quran & Al-Hadist

QS. ANISA AYAT 13

saco-indonesia.com,

Cara Kerja Generator Set

Generator adalah mesin yang dapat mengubah tenaga mekanis untuk menjadi tenaga listrik dengan melalui proses induksi elektromagnetik. Generator ini telah memperoleh energi mekanis dari prime mover. Generator arus bolak-balik (AC) telah dikenal dengan sebutan alternator. Generator ini diharapkan dapat mensuplai tenaga listrik pada saat terjadi gangguan, dimana suplai tersebut akan digunakan untuk beban prioritas.

Sedangkan genset (generator set) merupakan bagian dari generator. Genset juga merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Genset atau sistem generator penyaluran adalah suatu generator listrik yang telah terdiri dari panel, berenergi solar dan terdapat kincir angin yang telah ditempatkan pada suatu tempat. Genset juga dapat digunakan sebagai sistem cadangan listrik atau “off-grid” (sumber daya yang tergantung atas kebutuhan pemakai). Genset juga sering digunakan oleh rumah sakit dan industri yang mempercayakan sumber daya yang mantap, seperti halnya area pedesaan yang tidak ada akses untuk secara komersial menghasilkan listrik. Generator telah terpasang satu poros dengan motor diesel, yang biasanya dengan menggunakan generator sinkron (alternator) pada pembangkitan. Generator sinkron ini terdiri dari dua bagian utama yaitu: sistem medan magnet dan jangkar. Generator ini kapasitasnya besar, medan magnetnya berputar karena terletak pada rotor.

 

Konstruksi generator AC adalah sebagai berikut:

1. Rangka stator
Terbuat dari besi tuang, rangka stator juga merupakan rumah dari bagian-bagian generator yang lain.

2. Stator
Stator telah memiliki alur-alur sebagai tempat untuk meletakkan lilitan stator. Lilitan stator telah berfungsi sebagai tempat GGL induksi.

3. Rotor
Rotor adalah bagian yang berputar, pada bagian ini juga terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitannya yang dialiri arus searah, melewati cincin geser dan sikat-sikat.

4. Cincin geser
Terbuat dari bahan kuningan atau tembaga yang yang dipasang pada poros dengan memakai bahan isolasi. Slip ring ini akan berputar bersama-sama dengan poros dan rotor.

5. Generator penguat
Generator penguat juga merupakan generator arus searah yang dipakai sebagai sumber arus.

 

Pada umumnya generator AC ini akan dibuat sedemikian rupa, sehingga lilitan tempat terjadinya GGL induksi tidak akan bergerak, sedangkan kutub-kutub akan menimbulkan medan magnet berputar. Generator itu disebut dengan generator berkutub dalam, dapat dilihat pada gambar berikut.

Keuntungan generator kutub dalam bahwa untuk dapat mengambil arus tidak dibutuhkan cincin geser dan sikat arang. Karena lilitan-lilitan tempat terjadinya GGL itu tidak akan berputar. Generator sinkron juga sangat cocok untuk mesin-mesin dengan tegangan tinggi danarus yang besar.

Secara umum kutub magnet generator sinkron dibedakan atas 2 yaitu :

1. Kutub magnet dengan bagian kutub yang menonjol (salient pole).
Konstruksi seperti ini akan digunakan untuk putaran rendah, dengan jumlah kutub yang banyak. Diameter rotornya besar dan berporos pendek.

2. Kutub magnet dengan bagian kutub yang tidak menonjol (non salient pole).
Konstruksi seperti ini digunakan untuk putaran tinggi (1500 rpm atau 3000 rpm), dengan jumlah kutub yang sedikit. Kira-kira 2/3 dari seluruh permukaan rotor dibuat alur-alur untuk tempat lilitan penguat. Yang 1/3 bagian lagi juga merupakan bagian yang utuh, yang berfungsi sebagai inti kutub.

MESIN DIESEL

Mesin diesel termasuk mesin dengan pembakaran dalam atau disebut dengan motor bakar ditinjau dari cara memperoleh energi termalnya. Untuk dapat membangkikan listrik sebuah mesin diesel menggunakan generator dengan sistem penggerak tenaga disel atauyang biasa dikenal dengan sebutan Genset (Generator Set).

Keuntungan pemakaian mesin diesel sebagai Prime Mover
- Design dan instalasi sederhana
- Auxilary equipment sederhana
- Waktu pembebanan relatif singkat
- Konsumsi bahan bakar relatif murah dan hemat

Kerugian pemakaian mesin diesel sebagai Prime Mover
- Berat mesin yang sangat berat karena harus dapat menahan getaran serta kompresi yang tinggi.
- Starting awal berat, karena kompresinya tinggi yaitu sekitar 200 bar.
- Semakin besar daya maka mesin diesel tersebut dimensinya akan semakin besar pula, hal tersebut telah menyebabkan kesulitan jika daya mesinnya sangat besar.

Ada 2 komponen utama dalam genset yaitu:
1. Prime mover atau pengerak mula, dalam hal ini mesin diesel/engine
2. Generator.

Cara Kerja Mesin Diesel
Prime mover juga merupakan peralatan yang telah mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk dapat memutar rotor generator. Pada mesin diesel/engine telah terjadi penyalaan sendiri, karena proses kerjanya telah berdasarkan udara murni yang telah dimampatkan di dalam silinder pada tekanan yang tinggi (± 30 arm), sehingga temperatur di dalam silinder naik. Dan pada saat itu bahan bakar disemprotkan dalam silinder yang bertemperatur dan bertekanan tinggi melebihi titik nyala bahan bakar sehingga akan menyala secara otomatis.

Pada mesin diesel penambahan panas atau energi senantiasa dilakukan pada tekanan yang konstan. Pada mesin diesel, piston melakukan 2 langkah pendek menuju kepala silinder pada setiap langkah daya.

1. Langkah ke atas yang pertama merupakan angkah pemasukan dan penghisapan, di sini udara dan bahan bakar masuk sedangkan poros engkol berputar ke bawah.

2. Langkah kedua merupakan langkah kompresi, poros engkol terus berputar dapat menyebabkan torak naik dan menekan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Kedua proses ini (1 dan 2) juga termasuk proses pembakaran.

3. Langkah ketiga merupakan langkah ekspansi dan kerja, di sini kedua katup yaitu katup isap dan buang tertutup sedangkan poros engkol terus berputar dan menarik kembali torak ke bawah.

4. Langkah keempat merupakan langkah pembuangan, disini katup buang terbuka dan dapat menyebabkan gas akibat sisa pembakaran terbuang keluar. Gas dapat keluar karena padaproses keempat ini torak kembali bergerak naik keatas dan menyebabkan gas dapat keluar. Kedua proses terakhir ini (3 dan 4) juga termasuk proses pembuangan.

5. Setelah keempat proses tersebut, maka proses berikutnya akan mengulang kembali proses yang pertama, dimana udara dan bahan bakar masuk kembali.

Editor : Dian Sukmawati
Sumber : jualgenset.co.id

 

CARA KERJA MESIN GENSET

Saco-Indonesia.com - Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama hari ini mengumumkan tujuh pejabat Rusia terkena sanksi atas krisis politik di Krimea. Mereka adalah Vladislav Surkov, Sergey Glazyev, Leonid Slutsky, Andrei Klishas, Valentina Matviyenko, Dmitry Rogozin, dan Yelena Mizulina.

Amerika juga mengincar aset dari orang-orang non-pejabat Rusia menyokong kemerdekaan Krimea, seperti dilansir kantor berita Associated Press, Senin (17/3). Sanksi oleh Amerika ini keluar tak lama setelah Uni Eropa menetapkan sanksi bagi 21 pejabat Rusia dan Ukraina. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri dan set mereka disita.

Perkembangan terbaru ini lahir setelah hasil referendum menyebutkan 96,77 persen penduduk Krimea setuju menjadi negara merdeka.

Krisis politik di Krimea ini berlangsung sejak November tahun lalu. Penduduk di wilayah semenanjung Laut Hitam ini terbelah. Ada yang ingin bergabung dengan Rusia, termasuk presiden tersingkir Victor Yanukovych, sebagian lagi mau masuk ke Uni Eropa.

Ketegangan ini diwarnai demonstrasi berdarah di Ibu Kota Kiev, Ukraina, hingga akhirnya pasukan Rusia masuk ke Krimea.

Sumber:merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Presiden AS Barack Obama umumkan sanksi atas tujuh pejabat Rusia
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87
harga berangkat umrah maret di Bambu Apus jakarta
promo umroh desember umrohdepag.com
biaya paket umroh maret umrohdepag.com
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umrah ramadhan di Dukuh jakarta
promo berangkat umroh desember di Pondok Bambu jakarta
paket promo umrah juni di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umrah maret di Cawang jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh mei di Ujung Menteng jakarta
harga paket umrah mei di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Malaka Sari jakarta
biaya berangkat umrah juni di Kampung Melayu jakarta
biaya umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
promo umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket umroh juni di Kalisari jakarta
paket umroh januari di Kalisari jakarta
promo umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Bambu Apus jakarta
promo umroh awal tahun di Cipinang jakarta
promo berangkat umrah februari di Pulogebang jakarta
paket berangkat umrah awal tahun bekasi barat
paket promo umroh mei bogor
biaya berangkat umrah awal tahun bogor
paket promo umrah februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah januari di Pasar Rebo jakarta
promo berangkat umroh februari depok
paket promo berangkat umrah mei di Makasar jakarta
promo berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
paket umroh juni di Bali Mester jakarta
promo umrah april di Kramat Jati jakarta
harga umrah januari di Duren Sawit jakarta
harga umroh februari di Ciracas jakarta
biaya paket umroh april di Cibubur jakarta
promo berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umrah desember di Matraman jakarta
paket promo umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
promo berangkat umrah juni di Cakung Timur jakarta
biaya umroh februari di Pal Meriam jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Klender jakarta
biaya umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga paket umrah desember di Munjul jakarta
harga berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
paket umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umroh maret di Susukan jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Ceger jakarta
biaya paket umrah desember di Rawa Terate jakarta
paket promo umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Setu jakarta
harga berangkat umrah ramadhan tangerang
paket promo umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Jatinegara jakarta
paket berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
paket berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umroh februari di Penggilingan jakarta
paket berangkat umroh januari bekasi selatan
paket promo umroh juni di Lubang Buaya jakarta
harga paket umroh desember di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Matraman jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
harga umrah maret di Batuampar jakarta
biaya berangkat umroh maret bekasi barat
harga umroh april di Makasar jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
paket berangkat umrah januari di Rambutan jakarta
paket promo umroh maret di Batuampar jakarta
paket promo umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
harga paket umrah juni bekasi barat
biaya berangkat umroh maret di Pulogebang jakarta
biaya umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
paket promo umrah awal tahun bekasi barat
paket berangkat umrah februari di Kampung Melayu jakarta
paket promo umroh mei di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umroh mei di Makasar jakarta
biaya umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
paket promo umrah januari di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umroh april di Malaka Jaya jakarta
promo umrah akhir tahun di Munjul jakarta
harga paket umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
harga umroh juni di Malaka Jaya jakarta
biaya umroh april di Ujung Menteng jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Penggilingan jakarta
paket umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
biaya berangkat umrah april di Rawamangun jakarta
biaya umroh juni di Jati jakarta
biaya umroh desember di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah maret di Pulogebang jakarta