PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com - Dengan tidak disengaja lidah anda dapat tergigit saat makan, berbicara atau tidur. Lidah yang tergigit membutuhkan waktu untuk menyembuhkannya. Kadang-kadang gigitan pada lidah berubah menjadi luka atau sariawan. Untuk menyembuhkan gigitan pada lidah, Anda bisa menggunakan obat ini, seperti yang dilansir di Boldsky.

1. Gigitan lidah bukanlah sesuatu yang serius. Bila dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, gigitan pada lidah dapat disembuhkan dengan mudah. Mantel air liur bisa menyembuhkan gigitan itu.

2. Ketika Anda menggigit lidah, segera tempelkan es di bagian lidah yang sakit. Hal ini mengurangi rasa sakit dan menghentikan pendarahan.

3. Kumur mulut Anda dengan air garam. Garam merupakan obat rumah yang efektif untuk menyembuhkan gigitan pada lidah. Ia juga memiliki anti bakteri yang melawan bakteri dan mencegah infeksi.

4. Minum madu setelah makan atau setidaknya dua kali dalam sehari. Madu sangat efektif untuk menyembuhkan gigitan pada lidah.

5. Minum air. Air menyembuhkan gigitan pada lidah. Air dingin memberikan efek menenangkan di bagian lidah yang sakit.

6. Menghindari makanan pedas. Makanan pedas meningkatkan peradangan sehingga memperlambat proses penyembuhan.

7. Tekan lidah dengan lembut pada langit-langit mulut Anda. Cara ini harus dilakukan setiap hari untuk menyembuhkan gigitan pada lidah.

Coba tips mudah untuk mengobati gigitan pada lidah. Hati-hati saat makan agar tidak menggigit lidah.

Editor : Maulana Lee

Sumber: Merdeka.com

Apabila Lidah Kita tergigit saat makan? Obati secara alami!

Warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik sudah sebanyak 175 juta jiwa. Namun, dari jumlah itu, data yang dipastikan tunggal baru 139 juta, sisanya belum terverifikasi secara daring (online) untuk mengetahui kemungkinan adanya perekaman ganda.

Meskipun begitu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (22/2), di Jakarta, semua data tersebut dimasukkan dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum 2014. Karena itu, data tersebut tidak ditandai sebagai ”tunggal” pada DP4.

”Bagaimana kami menulis itu tunggal kalau masih offline. Sebanyak 175 juta (hasil perekaman KTP elektronik) itu sudah masuk dan kami perkirakan mendekati tunggal. Tapi, yang sudah pasti tunggal 139 juta. Yang lain masih kami uji lagi, mumpung ada waktu 4 bulan,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, berkali-kali Gamawan mengatakan, data hasil perekaman KTP elektronik sebanyak 175 juta bisa diyakini akurasi dan validitasnya. Karena itu, dari sekitar 190 juta data penduduk pada DP4 yang diserahkan ke KPU, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tinggal memutakhirkan data 15 juta penduduk. Apabila jumlah ini dibagi 77.465 kelurahan/desa, rata-rata hanya sekitar 200 penduduk yang masih perlu dicek (Kompas, 7 Februari 2013).

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menengarai DP4 yang disampaikan pemerintah ke KPU masih ”kotor”. ”Dari sekitar 190 juta data penduduk di DP4, masih ada lebih dari 57.000 jiwa yang berusia di bawah 10 tahun. Juga masih ada ribuan data ganda dan ber- NIK (nomor induk kependudukan) sama. Data hasil rekam KTP elektronik hanya sekitar 134 juta,” ujarnya.

Karena itu, Arif meminta KPU menyinkronkan DP4 dengan data hasil pilkada/pemilu terakhir. Setelah itu, data pemilih perlu dimutakhirkan dan diteliti dengan sungguh-sungguh.

Gamawan menilai tidak banyak data yang tidak valid. ”Semua (pembersihan data) masih berjalan sampai Oktober,” katanya. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait hasil pembersihan data.

Anggota KPU, Hadar N Gumay, memastikan Pantarlih akan mengecek semua data warga yang berhak memilih tanpa membedakan kesertaan dalam perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencocokan dan penelitian, KPU menyusun daftar pemilih sementara.

Sumber : Kompas

DATA TUNGGAL BARU SEKITAR 139 JUTA

Membuat video untuk disajikan di YouTube sebenarnya tidaklah sulit. Yang dibutuhkan hanyalah latihan dan beberapa petunjuk (tip) singkat dari ahlinya.

Salah satu ahli yang gemar membagikan petunjuk pembuatan video adalah Dennis Adhiswara. Ia adalah aktor, pembuat film, dan CEO Layaria, sebuah organisasi di mana para insan kreatif Indonesia berkumpul, berkolaborasi, dan berkreasi lewat medium web series.

Layaria merupakan salah satu YouTube partner di Indonesia.

Berikut 5 petunjuk untuk membuat video online.

1. Buatlah topik yang disukai. Bila sedang mencari ide, tanyalah pada diri sendiri: "Jika saya ada uang, apa yang akan dilakukan?". Pertanyaan ini merupakan latihan untuk mengetahui passion atau kegemaran sebenarnya. Jika membuat video yang tidak disuka, untuk apa harus repot-repot membuatnya?

2. Sharing is caring. Jika memiliki beberapa keterampilan, seperti memasak, merajut, dan menggambar, dan ingin di- sharing dengan penonton nasional atau global, jangan ragu, bagikanlah. Buatlah video yang sederhana dan secara terus menerus, - jangan berhenti!

3. Jangan takut dengan komentar negatif. Benar, tidak ada ide asli yang tersisa di dunia ini. Benar, kita harus memiliki sesuatu yang berbeda di video kita. Benar, sudah ada jutaan tutorial  memasak.  Namun, itu bukan alasan untuk tidak membuat video sendiri yang berkualitas dengan pendapat dan pandangan unik Anda. Ada yang akan benci tapi di internet itu sudah biasa.

4. Lebih hemat. Tidak diperlukan kamera kelas studio mahal untuk membuat saluran di YouTube sendiri. Bahkan webcam HD sederhana murah meriah sudah cukup. Pastinya, peralatan tersebut dapat di-upgrade di kemudian hari.

5. Berkolaborasi. Ini adalah keindahan Youtube: pengguna dapat berkolaborasi dengan penonton dan bahkan para ahli. Dapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dengan mengundang penonton setia.  Kalau mau, terimalah permintaan atau ide-ide mereka. Lebih baik lagi, buatlah video bersama mereka.

TIPS RAHASIA: Menghasilkan uang dari Youtube. Sekarang semua pembuat konten di Indonesia bisa menghasilkan uang berdasarkan berapa banyak tampilan videonya ditonton. Sebenarnya cukup sederhana, tapi tidak banyak orang menyadarinya. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, klik tombol 'partners' di bagian bawah situs utama Youtube.

Adv : jasa pembuatan website di jakarta

TIPS SUKSES VIDEO ONLINE

Saco-Indonesia.com - Penderita kanker di negara ini mendapat beban vonis dua kali. Selain usia dipastikan berakhir oleh dokter saat stadium mencapai tahap lanjut, vonis kedua adalah mahalnya ongkos harus dikeluarkan untuk obatnya.

Ambil contoh harga sorafenib, zat kimia penting bagi penderita kanker hati atau ginjal supaya perkembangan sel jahat berkurang. Seorang pasien butuh hingga Rp 50-an juta menebus obat itu buat konsumsi rutin sebulan.

Itu di luar biaya kemoterapi Rp 2-6 juta sekali sesi. Tak salah bila Yayasan Kanker Indonesia melansir kira-kira satu penderita butuh biaya Rp 102 juta per bulan untuk mempertahankan hidupnya.

Komponen obat jadi salah satu paling membebani. Hal itu dibenarkan oleh Marius Widjajarta, dokter masuk tim perumus harga obat Kementerian Kesehatan. "Obat riset itu mencakup 20 persen dari yang beredar di pasaran. Rata-rata memang untuk penyakit-penyakit berat, kanker, HIV, flu burung, dan semacamnya. Harganya mahal karena ada paten yang harus dibayarkan pada perusahaan sebagai penemunya," ujarnya kepada merdeka.com awal bulan ini.

Akan tetapi kondisi ini bukannya tanpa jalan keluar. Khususnya supaya harga obat lebih terjangkau bagi penderita penyakit kronis. Akar dari mahalnya obat paten adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Ini beleid perlindungan hak paten produsen obat hasil riset wajib dipatuhi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu disampaikan pengamat isu kesehatan dari lembaga swadaya Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti. Dia meyakini beban ongkos paten menjerat itu masih bisa dilobi pemerintah.

Itu berkaca pada artikel nomor 31 dari ketentuan WTO mengenai TRIPS. "Setiap anggota bebas menggunakan metode sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan terdapat dalam perjanjian sesuai ketentuan hukum mereka miliki."

"Artinya suatu negara dibolehkan memproduksi atau mengimpor obat dari pihak ketiga, tidak harus dari pemegang paten, jika ada suatu situasi-situasi yang dianggap darurat," ujar Rachmi. "Sehingga harganya bisa jadi lebih murah."

Pemerintah bukannya tidak mengetahui celah hukum itu. Terbukti pada Oktober 2012, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden mengesampingkan paten dari tujuh obat HIV/AIDS dan hepatitis C dimiliki oleh Merck & Co, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, Abbott, dan Gilead.

Dampaknya segera dirasakan pasien karena harga obat paten langsung menjadi lebih murah. Contohnya beban belanja lopinavir dan ritonavir dibutuhkan penderita HIV memperpanjang hidupnya menjadi tak sampai Rp 100 ribu buat kebutuhan sebulan.

Rachmi menyatakan pemerintah bisa mengupayakan harga obat paten lain diturunkan meniru kebijakan buat penderita HIV. "Penyakit kanker atau jantung, sebenarnya hampir 70 persen dari penyebab kematian di negara kita, butuh kebijakan serupa," tuturnya.

Apalagi negara di kawasan sudah menjalankan negosiasi TRIPS. Ambil contoh Thailand pada 2008 menerbitkan lisensi mengabaikan paten buat beberapa jenis obat kanker. Hasilnya, harga docetaxel dan letrozol turun 24 kali lipat dari harga normal. Negeri Gajah Putih ini juga mengabaikan paten buat clopidogrel biasa dikonsumsi penderita kanker paru sehingga harganya turun 91 persen dari pasaran.

India lebih agresif lagi mengabaikan paten. Data Organisasi kemanusiaan medis internasional Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas (MSF) menunjukkan negara itu mengabaikan paten atas sorafenib. Obat kanker itu dari awalnya seharga hampir Rp 50 juta, turun drastis menjadi hanya Rp 1,7 jutaan.

Negeri Sungai Gangga, melalui Mahkamah Agung , memaksa perusahaan obat Bayer asal Jerman pada 2012 melepas hak eksklusif paten atas bermacam obat kanker.

"Thailand dan India nyatanya berani, ini perkara kemauan politik saja," kata Rachmi menegaskan.

Masalahnya, pemerintah akhir tahun lalu justru memperlemah daya saing industri farmasi lokal melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor farmasi. Perusahaan luar tadinya hanya boleh menguasai 75 persen saham, kini diperbesar jatahnya menjadi 85 persen.

Situasi ini akan membuat mereka semakin dominan dibanding pabrik obat lokal. Sebab, 24 perusahaan asing beroperasi di Indonesia menguasai 80 persen pasar obat paten.

Rachmi mengingatkan kesuksesan India dan Thailand disokong oleh kesiapan farmasi lokalnya memproduksi obat tersebut. Artinya, tanpa ada industri dalam negeri kuat, pengabaian TRIPS jadi percuma. "Kalau asing semakin diperlonggar masuk ke Indonesia, dia harus diwajibkan kerja sama transfer teknologi dengan BUMN farmasi," usulnya.

Marius punya gagasan lain lagi. Dia melihat beberapa obat bermerek dikuasai farmasi asing patennya sudah kadaluarsa. Artinya, status mereka hanyalah generik bermerek. Obat-obat semacam itu, misalnya Topamax, dibutuhkan penderita epilepsi, wajib dikontrol Kementerian Kesehatan.

Dia mengaku punya data generik bermerek adalah satu satu sektor harganya gila-gilaan tanpa pernah dikontrol. "Obat merek itu harganya dilepas begitu saja. Data saya ada yang 40-60 kali lipat dari harga generiknya," kata Marius.

Ini juga perkara kemauan politik. Kenyataannya, Marius melihat data harga obat dipasok industri untuk program pemerintah dilepas hanya 3-4 kali dari biaya produksi. "Mekanisme pengendalian harga jual harus dibuat," kata Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia ini.

Editor : Maulana Lee

Sumber : Merdeka.com

Turunnya Harga obat terserah kemauan politik

saco-indonesia.com, Salah satu perusahaan elektronik terbesar dunia, Samsung, kini telah menunjukkan rasa kepeduliannya kepada cuaca buruk yang kerap telah terjadi di Indonesia. Langkah yang telah diambil oleh perusahaan asal Korea Selatan ini telah meluncurkan sebuah televisi anti-petir di Indonesia.

"PT Samsung Electronics Indonesia telah meluncurkan Samsung LED TV F4105 dan F5105 yang telah dilengkapi dengan fitur clean view, anti-petir, anti-ketidakstabilan listrik, anti-kelembapan dan USB Copy untuk kenyamanan konsumen," kata Consumer Electronics Director PT Samsung Electronics Indonesia Bernard Ang.

Bernard juga mengatakan kedua tipe televisi terbaru tersebut telah mampu untuk meredam sambaran petir hingga 8 KV, anti-ketidakstabilan listrik yang mampu untuk mengatur arus tegangan listrik dengan toleransi 100-270 volt, serta anti-kelembapan yang mampu menyerap dan mengontrol kelembapan sekitar TV sehingga komponen penting TV terhindar dari bahaya karat.

Tak hanya itu saja , televisi ini memang khusus di desain untuk Indonesia dengan menghadirkan keunggulan seperti terbebas dari gangguan cuaca, kondisi listrik yang tidak stabil, kelembapan serta tayangan berbintik.

Sementara itu Product Marketing Manager Samsung TV PT Samsung Electronics Indonesia Ubay Bayanudin juga mengatakan dibalik rahasia TV anti-petirnya, Samsung telah mengaplikasi komponen khusus berupa blok kapasitor yang mampu meredam tegangan sambaran petir.

"Komponen anti-petir ini tahan lama, tidak sekali sambar langsung rusak, ini bukan berupa sekering listrik," ujar Ubay.

Ubay juga mengatakan pihaknya telah membanderol LED TV terbarunya ini dengan harga di kisaran Rp3,5-6,7 juta bergantung kepada ukuran layar.


Editor : Dian Sukmawati

SAMSUNG LUNCURKAN TV ANTI-PETIR

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62
paket umroh mei di Cibubur jakarta
biaya umrah februari di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah mei di Pondok Bambu jakarta
paket umrah ramadhan tangerang
harga paket umroh april di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umroh april di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh maret di Makasar jakarta
paket umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
harga paket umrah januari di Cipinang Melayu jakarta
biaya umrah januari di Kramat Jati jakarta
harga paket umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Batuampar jakarta
biaya umroh juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umrah februari di Pulo Gadung jakarta
promo umrah desember di Cipinang jakarta
promo berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
promo umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umroh februari di Makasar jakarta
biaya umrah awal tahun bekasi barat
paket umrah mei di Cilangkap jakarta
biaya umrah desember di Bidaracina jakarta
paket umroh ramadhan di Ujung Menteng jakarta
harga berangkat umroh juni di Ceger jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Cawang jakarta
biaya umrah desember di Cakung jakarta
paket promo umrah mei di Kebon Manggis jakarta
biaya umroh desember di Cipinang jakarta
paket umrah akhir tahun di Matraman jakarta
paket umroh desember di Cibubur jakarta
paket umrah mei di Jatinegara Kaum jakarta
paket berangkat umroh maret di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Munjul jakarta
paket umrah januari di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh april di Cipayung jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Makasar jakarta
paket umrah ramadhan bekasi timur
biaya berangkat umrah ramadhan bekasi selatan
promo umrah juni di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umrah april di Cililitan jakarta
harga umrah mei di Pekayon jakarta
paket promo umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umroh april di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Pekayon jakarta
paket berangkat umroh desember di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Kampung Melayu jakarta
paket promo umrah ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
harga berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
biaya umroh akhir tahun di Klender jakarta
paket umrah maret di Duren Sawit jakarta
harga umroh maret di Matraman jakarta
paket umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pinang Ranti jakarta
harga berangkat umroh januari di Cipayung jakarta
harga paket umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket umrah maret umrohdepag.com
biaya berangkat umrah februari di Cakung Timur jakarta
paket umrah mei di Kampung Baru jakarta
paket umroh maret di Makasar jakarta
harga paket umroh maret di Kramat Jati jakarta
promo umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
biaya umroh desember depok
harga paket berangkat umroh ramadhan di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh maret di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah april bogor
biaya umroh juni di Cipinang jakarta
promo umroh juni di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umroh juni di Pisangan Timur jakarta
paket promo umrah mei di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo berangkat umrah desember depok
biaya berangkat umroh akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket umroh januari di Kayu Manis jakarta
paket umroh awal tahun bekasi timur
biaya paket umroh maret di Cakung Barat jakarta
promo umrah akhir tahun di Cakung jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah mei di Bidaracina jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
paket promo umrah februari di Cililitan jakarta
biaya paket umrah februari di Cipinang Muara jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh januari di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh ramadhan umrohdepag.com
promo umroh maret di Ciracas jakarta
biaya paket umroh maret di Pisangan Baru jakarta
biaya paket umrah desember di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umrah maret di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kramat Jati jakarta