PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

 Berikut Sedikit Menjelaskan Kenapa Kebanyakan Lampu Sorot Berwarna Kuning, Ini Adalah karena Efek Tyndall.

Penampilan system koloid pada umumnya keruh, tetapi tidak selalu begitu. Beberapa ‘larutan’ koloid tampak “bening” dan sukar dibedakan dengan larutan sejati. Bagaimanakah cara mengenali system koloid? Salah satu cara yang sangat sederhana yaitu dengan menjatuhkan seberkas cahayakepadanya. Larutan sejati meneruskan cahaya (transparan), sedangkan koloid menghamburkannya. Oleh karena itu, berkas cahaya yang melalui koloid dapat di amati dari arah samping. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall (1820-1893), seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu sifat itu disebut efek Tyndall.
 
Efek Tyndall adalah adanya gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Apabila seberkas cahaya dijatuhkan ke dalam sistem koloid, maka cahaya akan dihamburkan. Apabila seberkas cahaya dijatuhkan ke dalam sistem larutan, maka cahaya akan diteruskan.
 

Dalam Kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek Tyndall ini, antara lain:

 
  •   sorot lampu pada malam yang berkabut
  • sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap /berdebu, dan
 
  • berkas sinar matahari melalui celah daun pohon pada pagi hari yang berkabut.
 
 

 

Efek  Tyndall tidak sama untuk setiap sinar yang mempunyai panjang gelombang berbeda. Sinar kuning, misalnya, lebih sedikit dihamburkan. Itulah sebabnya lampu warna kuning dipakai pada saat berkabut, di mana cahaya kuning dapat menembus kabut dan terlihat oleh pemakai jalan.

Karena Inilah kenapa kebanyakan lampu sorot berwarna kuning senja.

By Tensai

http://lampusorot.com
EFEK TYNDAL PADA LAMPU SOROT

saco-indonesia.com, Real Madrid telah berhasil memenangkan delapan pertandingan terakhir mereka tanpa kemasukan gol satu pun. Ini berarti, klub yang berjuluk Los Blancos itu resmi menjalani Januari terbaik mereka di sepanjang sejarah. Total delapan kemenangan yang telah mereka raih, empat di antaranya terjadi di La Liga dan sisanya di Copa Del Rey.

Catatan statistik telah menunjukkan bahwa El Real tidak pernah sekalipun untuk memenangkan begitu banyak laga secara beruntun di bulan Januari sebelumnya. Kali terakhir tim hanya bisa menang di lima laga berurutan dan itu telah terjadi di tahun 1961, 1964, dan 2009.

Delapan kemenangan tersebut juga dihiasi dengan kesolidan lini belakang klub, yang telah membuat gawang mereka terus perawan, tak peduli siapapun lawannya. Rataan gol Madrid pun cukup mengagumkan, 2,1 per laga selama tahun 2014, yang kemudian membuat mereka telah berhasil mencetak total 17 gol. Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema menjadi penyumbang terbesar dengan masing-masing 5 gol.

Patut jadi catatan bahwa di dua laga terakhir Desember 2013, Madrid juga telah meraih kemenangan. Ini artinya tim sudah menang di 10 laga beruntun dan sudah tak terkalahkan di 20 pertandingan terakhir. Madrid kini sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Copa Del Rey dan hanya terpaut satu angka dari pimpinan klasemen La Liga.


Editor : Dian Sukmawati

PERFORMA MADRID PALING MAKSI

Fitur Mobil Sedan Corolla All New Corolla Altis - Toyota All New Corolla Altis terbaru ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Altis versi sebelumnya. Oke, langsung kita cek saja yuk fitur-fitur baru apa saja yang ada di Toyota Corolla Altis 2014 ini.

1. Mesin Dual VVT-i

Toyota Corolla Altis hanya tersedia dalam mesin 1.800 cc saja. Meskipun tidak tersedia dalam versi 2.000 cc, namun tenaga mesin 1.800 cc terbaru dengan dual VVT-i ini kini memiliki tenaga yang sama besarnya dengan mesin 2.000 cc diangka 151 Hp. Dengan tenaga yang sama seperti mesin 2.000 cc, rasanya mesin 1.800 cc Dual VVT-i ini sudah lebih dari cukup, karena yang jelas pasti lebih irit BBM dari mesin 2.000 cc.

2. Head Unit dengan GPS dan Internet Browser
Mobil Corolla Altis terbaru kini sudah dilengkapi dengan head unit canggih dengan GPS Navigasi dan Internet Browser, jadi jika sedang bosan, kita bisa melakukan browsing di internet atau melakukan streaming video dari YouTube. Canggih kan?

3. Rear View Camera
Meskipun tidak dicantumkan pada fitur utama Sedan Corolla Altis, tapi kami menemukan seluruh varian tipe V yang terdapat di unit display Toyota Corolla Altis yang belum lama ini di launching, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Fitur ini cukup membantu agar tidak menabrak saat mundur.

4. Rear Manual Sunshade

Kru AutonetMagz sedikit kaget ketika mengetahui mobil ini sudah dilengkapi dengan sunshade (tirai) pada kaca belakang. Fitur ini umumnya hanya didapatkan pada mobil-mobil mewah seperti Toyota Camry dan Honda Accord atau mobil sekelasnya. Sepertinya Toyota hendak menaikkan kelas Mobil Sedan Corolla Altis terbaru ini.

5. LED DRL Headlight

Mengikuti tren 2014, LED DRL (Daytime Running Light) headlight sepertinya sudah menjadi teknologi wajib yang dimiliki setiap mobil masa kini. Lampu LED yang menyala di siang hari membantu menambah kecantikan dan memberikan keamanan karena lampu putih yang dipancakan LED DRL ini mampu memberikan tanda ketika jalanan berkabut pada mobil yang berlawanan arah.

6. CVT 7 Speed With Sportmatic Paddle Shift

Toyota Corolla Altis kini dilengkapi dengan transmisi CVT Sportmatic baru 7 percepatan yang dilengkapi dengan mode manual lewat paddle shift dibalik kemudi berwarna hitam. Transmisi CVT terbaru selain lebih halus, juga membuat mobil ini semakin hemat bahan bakar.

7. 6 (Six) Speed Manual Transmission

Jika sebelumnya Toyota selalu membekali mobil-mobil mereka dengan transmisi 5 percepatan manual, kali ini Toyota memberikan transmisi 6 percepatan manual pada Toyota Corolla Altis 2014 ini. Untuk yang suka ngebut, tentunya transmisi baru ini jauh lebih enak dibandingkan dengan transmisi 5 percepatan manual.

 

Sumber : http://landakjos.blogspot.com/2013/12/mobil-sedan-corolla.html

MOBIL SEDAN COROLLA ALL NEW ALTIS

saco-indonesia.com, Mengunci perangkat mobile dengan menggunakan password, sensor muka, sensor retina atau bahkan sensor sidik jari, mungkin sudah terlalu mainstream. Bagaimana dengan penguncian perangkat mobile dengan gunakan telinga?

Satu inovasi atau terobosan yang juga cukup aneh namun unik dan menarik. Sebuah perusahaan yang bernama Descartes Biometrics dari Amerika Serikat mengklaim telah berhasil kembangkan sistem keamanan perangkat mobile khususnya smartphone yang lain dari biasanya.

Sistem penguncian ini adalah dengan menggunakan telinga. Cara kerjanya pun juga tidak rumit karena pengguna perangkat mobile yang hanya perlu mendekatkan gadgetnya dengan telinga dan membiarkan proses scanning berlangsung.

Bahkan teknologi tersebut juga akan dapat mendeteksi dan scanning bentuk telinga dari beberapa angle. Pengembang teknologi yang disebut pula dengan istilah aplikasi autentifikasi biometrik ini menjelaskan, "Karena setiap telinga manusia telah memiliki bentuk yang cukup unik seperti halnya sidik jari."

Seperti halnya cara kerja di sensor sidik jari, pengguna perangkat mobile hanya perlu 'mendaftarkan' telinganya terlebih dahulu agar dapat di-scan bentuknya dan digunakan sebagai kunci paten gadget yang telah bersangkutan.

Untuk saat ini, aplikasi autentifikasi biometrik yang bernama Ergo ini hanya support dengan perangkat berbasis Android saja. Belum dapat diketahui kapan pengembangnya akan membuat versi untuk gadget lainnya.


Editor : Dian Sukmawati

SISTEM PENGAMANAN ANDROID TERBARU

saco-indonesia.com, Sebanyak 2.400 personel Polda Metro Jaya akan disebar guna untuk mengamankan jalannya perayaan Imlek pada Jumat, 31 Januari 2014 besok . Ribuan personel juga akan ditempatkan di sejumlah vihara yang ada di Ibu Kota.

Tim gegana pun juga akan disiapkan untuk dapat melakukan sterilisasi terhadap vihara yang akan diamankan. "Kalau memang diminta untuk dapat melakukan sweeping maka kami akan lakukan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto saat dihubungi, Kamis (30/1).

Tak hanya di vihara saja , lanjut Rikwanto, sejumlah tempat wisata pun juga akan menjadi objek pengamanan korps Bhayangkara tersebut.

Personel yang disiapkan, tidak semua disebar di lapangan melainkan juga akan disiagakan beberapa untuk standby di Mapolda Metro Jaya. "Kami juga telah menyiapkan pasukan yang standby," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

POLDA METRO SEBAR 2.400 PERSONEL UNTUK AMANKAN IMLEK

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
harga berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Utan Kayu Utara jakarta
harga umrah akhir tahun bogor
biaya umroh mei di Cakung jakarta
harga paket umroh desember di Rawa Bunga jakarta
biaya umrah mei di Cakung jakarta
promo umroh desember di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah mei di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh desember di Kampung Tengah jakarta
biaya umrah ramadhan bekasi timur
biaya berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
harga umroh april di Rambutan jakarta
promo umrah mei di Kampung Baru jakarta
biaya umrah maret di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umrah desember bogor
harga berangkat umroh awal tahun di Cipinang jakarta
harga berangkat umrah desember di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Pasar Rebo jakarta
paket promo umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah desember di Rambutan jakarta
promo umroh maret di Duren Sawit jakarta
paket promo umroh ramadhan di Klender jakarta
biaya umroh juni di Cawang jakarta
biaya umroh mei di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cipinang jakarta
harga paket umrah mei di Klender jakarta
harga berangkat umroh mei di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
harga paket umroh februari di Cakung jakarta
promo umroh januari di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah maret di Munjul jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
paket umroh april bekasi utara
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cakung jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah ramadhan di Balekambang jakarta
paket berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah april bekasi utara
paket umroh desember di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Rawamangun jakarta
harga umrah april di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Rambutan jakarta
biaya berangkat umrah februari di Utan Kayu Utara jakarta
paket umroh februari di Ciracas jakarta
harga paket umrah awal tahun di Ciracas jakarta
paket promo umroh ramadhan di Dukuh jakarta
paket berangkat umroh maret di Kebon Manggis jakarta
harga berangkat umroh mei di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umroh maret tangerang
harga paket umrah januari bogor
biaya paket umrah juni di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Setu jakarta
harga umroh ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Ceger jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Rambutan jakarta
biaya umrah januari di Makasar jakarta
paket umroh desember di Cipayung jakarta
biaya umroh april di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umroh april di Pulo Gadung jakarta
promo umroh awal tahun di Cilangkap jakarta
promo berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Malaka Sari jakarta
paket promo umrah maret di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah januari di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
harga berangkat umrah desember di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Jatinegara Kaum jakarta
harga umroh februari di Pondok Ranggon jakarta
harga umrah awal tahun di Pondok Kopi jakarta
paket promo umroh februari di Cilangkap jakarta
paket umroh april di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umrah juni bogor
biaya paket umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket umrah mei di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umroh desember di Pondok Ranggon jakarta
promo umroh awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh april di Cipinang Melayu jakarta
paket promo umrah maret di Bidaracina jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Penggilingan jakarta
biaya berangkat umrah desember di Susukan jakarta
promo umroh maret di Rawa Terate jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
harga paket umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Rawamangun jakarta
paket berangkat umroh desember di Halim Perdanakusuma jakarta
promo berangkat umroh april di Cawang jakarta
biaya umroh ramadhan di Cipayung jakarta
paket promo umroh april di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah juni di Batuampar jakarta
promo berangkat umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket umroh juni bekasi utara
paket promo berangkat umrah mei di Malaka Jaya jakarta